Cari

Kolam Seharga Rp 620 Juta Akhirnya Dihapus, Ternyata Yang Ngajukan Proyek Adalah Sekwan

Posted 28-11-2017 11:19  » Team Friendonesia
Foto Caption: Kolam di DPRD DKI Jakarta yang rencananya akan direhabilitasi dengan anggaran Rp 620 juta. Foto diambil pada Selasa, (21/11/2017). (KOMPAS.com/JESSI CARINA )

Anggaran renovasi kolam ikan Rp 620 juta menjadi salah satu yang menyedot perhatian banyak orang. Anggaran sebesar itu dinilai terlalu banyak untuk merenovasi sebuah kolam yang ukurannya tidak terlalu besar.

Kondisi kolam tersebut memang begitu dangkal. Orang yang melihat kolam bisa melihat langsung dasarnya yang terbuat dari keramik. Kalau anggaran itu berhasil masuk, salah satunya akan digunakan untuk memperdalam kolam.

"Ikan-ikannya banyak yang mati. Ketika kami tanya ke Dinas Pertamanan katanya kolamnya terlalu dangkal," kata Sekretaris DPRD DKI Jakarta Muhammad Yuliadi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Senin (27/11/2017).

Anggaran kolam ini juga menimbulkan tuduhan-tuduhan. Salah satunya tuduhan bahwa renovasi kolam diusulkan Ketua DPRD DKI JakartaPrasetio Edi Marsudi. Prasetio selama ini memang suka beraktivitas di sekitar kolam itu.

Prasetio suka memberi makan ikan-ikan yang ada di sana dengan biayanya sendiri. Dia kecewa kebiasaannya ini malah berujung pada fitnah.

Ketua DPRD DKI
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (12/10/2017).(KOMPAS.com/NURSITA SARI)

Rupanya, tuduhan itu pula yang menentukan nasib akhir anggaran renovasi kolam. Pada rapat banggar kemarin, Prasetio dengan nada tinggi meminta anggaran tersebut dicoret dari R-APBD 2018.

"Saya meminta agar TAPD sekali lagi itu tolong dicoret, Rp 620 juta. Sebab, saya enggak merasa memerintahkan merenovasi itu," ujar Prasetio.

Kegusaran Prasetio langsung ditanggapi. Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah meminta anak buahnya langsung login ke dalam sistem e-budgeting untuk menghilangkan anggaran kolam.

"Ini sistemnya sudah online belum? Langsung saja ke pos anggaran kolam. Kalau memang forum ini setuju, ya, sudah langsung hapus saja," ujar Saefullah.

Pada rapat kemarin, sistem e-budgeting tidak jadi digunakan untuk menghapus anggaran kolam. Sebab, revisi di dalam e-budgeting akan dilakukan bersamaan dengan anggaran lain yang terkena evaluasi. Namun, secara lisan pimpinan Banggar DPRD DKI sudah sepakat menghapus anggaran tersebut.

banggar dki
Rapat Badan Anggaran APBD 2018 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Senin (27/11/2017). (KOMPAS.com/JESSI CARINA )

Pengusul kolam

Belum puas, Ketua Komisi E DPRD DKI Syahrial meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menunjukkan terlebih dahulu siapa sebenarnya yang mengusulkan anggaran itu. Sebab, anggaran tersebut sudah membuat Ketua DPRD DKI merasa tertuduh.

"Sebelum dicoret kolam ini, saya mau klarifikasi, siapa yang mengusulkan itu karena pimpinan merasa tidak enak," ujar Syahrial.

Akhirnya pada rapat itu, Kepala Bappeda DKI Jakarta Tuty Kusumawati membuka sistem e-budgeting untuk mencari tahu si pengusul. Sisteme-budgeting merekam siapa saja PNS yang memasukkan usulan anggaran.

Dari sana dapat diketahui bahwa yang mengusulkan anggaran renovasi kolam adalah Sekretaris Dewan Muhammad Yuliadi. 

"Bahwa pertama kali di-input untuk mata anggaran ini dibuat Muhammad Yuliadi pada 7 April dan diperbarui Muhammad Yuliadi pada 26 Mei," kata Tuty.

kolam ikan kantor dprd DKI
Kolam di DPRD DKI Jakarta yang rencananya akan direhabilitasi dengan anggaran Rp 620 juta. Foto diambil pada Selasa, (21/11/2017). (KOMPAS.com/JESSI CARINA )

Muhammad Yuliadi membenarkan hal itu. Sebab, sebagai SKPD yang mengurus keperluan anggota Dewan, dia yang bisa masuk ke sistem e-budgeting.

Untuk renovasi kolam, salah satu alasan dianggarkan adalah karena ada permintaan dari anggota Dewan dan memperindah kawasan DPRD DKI Jakarta.

"Ya, memang dari teman-teman anggota juga minta supaya itu diperbaiki tampilannya," ucapnya.

Namun, Yuliadi juga tidak keberatan jika anggaran tersebut dihapus.

"Ya, nanti kalau harus dicoret, ya, kami coret, nanti kami delete. Sistemnya harus dibuka dulu, kalau sudah online baru kami delete," kata Yuliadi.

Dikutip dari Kompas
 
 
 
 
 

Silahkan beri pendapat anda pada kolom komentar di bawah