Prabowo Subianto Janji Pulangkan Rizieq Shihab Jika Menang Pilpres 2019

Posted 17-09-2018 13:18  » Team Friendonesia
Foto Caption: Calon Presiden Prabowo Subianto berada di tengah forum Ijtima Ulama II di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, Minggu (16/9/2018). Prabowo mendatangani pakta integritas merupakan wujud keseriusan capres untuk melaksanakan hasil rekomendasi Ijtima Ulama.

Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) sempat mengaku kecewa dengan tidak dipilihnya rekomendasi yang mereka berikan sebagai pendamping Prabowo Subianto.

Mereka pun menggadang-gadang tidak akan mendukung Prabowo Subianto yang lebih memilih Sandiaga Uno.

Namun Rizieq Shihab, Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) yang masih bertahan di Arab Saudi menyampaikan seruan untuk mempertegas siapa yang mereka pilih.

Rizieq menegaskan, pasangan capres dan cawapres yang telah menandatangani pakta integritas yang diajukan oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) patut didukung.

"Ayo kita menangkan mereka, pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno," kata Rizieq melalui rekaman suara yang diputar pada pertemuan kedua GNPF di Grand Cempaka Hotel, Jakarta, Minggu (16/9/2018).

Rizieq Shihab menyerukan kepada para tokoh dan umat Islam di Indonesia untuk bekerja keras dan memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pemilu 2019.

Ia mengajak umat Islam untuk bersama-sama membuat baliho, stiker, topi, spanduk, bendera dan aneka alat kampanye lainnya secara mandiri dan tanpa pamrih.

Masyarakat Islam juga diharapkan bisa memberikan dukungan logistik secara mandiri.

"Ayo para ulama dan para dai jadikan pesantren dan majelis kita semua untuk memenangkan umat dan rakyat, bangsa Indonesia," katanya.

Di sisi lain, Rizieq juga mengingatkan agar umat Islam menggunakan politik identitas yang bermartabat dalam mendukung Prabowo-Sandiaga. Artinya, politik identitas berdasarkan nilai-nilai keislaman dan konstitusi.

Menurutnya, kemerdekaan Indonesia juga tak lepas dari peranan politik identitas secara bermartabat oleh para pejuang kemerdekaan.

"Tatkala Bung Tomo meminta fatwa ulama dan menggerakkan santri dengan takbir melawan NICA di Surabaya juga dengan politik identitas," kata dia.

"Tatkala Bung Karno menandatangani UUD 1945 dan juga mengeluarkan Dekrit Presiden 5 juli 1959 itu pun politik identitas," sambungnya.

Ia kembali menegaskan, politik identitas yang dijalankan tokoh dan masyarakat yang tergabung dalam GNPF tidak berunsur SARA.

Terakhir, ia berpesan agar Pemilu 2019 bisa dikawal bersama-sama oleh masyarakat luas. Hal itu demi mewujudkan kontestasi politik yang jujur dan adil.

" Pilpres 2019 dan pileg harus kita jaga dan kawal agar berjalan jujur dan adil agar tidak bisa memberikan celah kepada siapapun untuk berbuat kecurangan," katanya.

Sebelumnya Gerakan Nasional Pengawal Fatwa ( GNPF) resmi mendukung pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden PrabowoSubianto-Sandiaga Uno. Dukungan itu diberikan seusai Prabowo menandatangani pakta integritas yang diajukan oleh GNPF.

"Telah terselesaikannya dengan baik ijtima ulama dan tokoh nasional II dan ditandatanganinya pakta integritas oleh paslon, yaitu yang terhormat Bapak Prabowo Subianto dengan Sandiaga Salahuddin Uno," ujar Ketua GNPF Yusuf Muhammad Martak dalam konferensi pers bersama di Grand Cempaka, Jakarta, Minggu (16/9/2018).

Sementara itu, Prabowo mengapresiasi kepercayaan yang diberikan oleh GNPF kepada dirinya dan Sandiaga. Ia telah berjanji dalam pertemuan ini dan akan berbuat yang terbaik bagi Indonesia.

"Ini sungguh sesuatu yang mengharukan bagi diri saya. Dan, saya sudah berjanji kepada saya akan berbuat yang terbaik. Seluruh jiwa dan raga saya, saya persembahkan kepada negara, bangsa dan rakyat Indonesia," kata dia.

Prabowo menilai, 17 poin yang termuat dalam pakta integritas itu demi kepentingan bangsa Indonesia. Ia mengapresiasi komitmen GNPF yang telah menyuarakan aspirasi masyarakat.

Adapun 17 poin dalam pakta integritas itu adalah sebagai berikut:

1. Sanggup melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

2. Siap menjaga dan menjunjung nilai-nilai religius dan etika yang hidup di tengah masyarakat. Siap menjaga moralitas dan mentalitas masyarakat dari rongrongan gaya hiduo serta paham-paham yang merusak yang bertentangan dengan kesusilaan dan norma-norma yang berlaku lainnya di tengah masyarakat Indonesia.

3. Berpihak pada kepentingan rakyat dalam setiap proses pengambilan kebijakan dengan memperhatikan prinsip representasi, proporsionalitas, keadilan, dan kebersamaan.

4. Memperhatikan kebutuhan dan kepentingan umat beragama, baik umat Islam, maupun umat agama-agama lain yang diakui Pemerintah Indonesia untuk menjaga persatuan nasional.

5. Sanggup menjaga dan mengelola Ukhuwah Islamiyah (persaudaraan umat Islam), secara adil untuk menciptakan ketentraman dan perdamaian di tengah kehidupan masyarakat Indonesia.

6. Menjaga kekayaan alam nasional untuk kepentkngan sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia.

7. Menjaga keutuhan wilayah NKRI dari ancaman separatisme dan imperialisme.

8. Mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina di berbagai panggung diplomatik dunia sesuai dengan semangat dan amanat Pembukaan UUD 1945.

9. Siap menjaga amanat TAP MPRS No. 25/1966 untuk menjaga NKRI dari ancaman komunisme serta paham-paham yang bisa melemahkan bangsa dan negara lainnya.

10. Siap menjaga agama-agama yang diakui Pemerintah Indonesia dari tindakan penodaan, penghinaan, penistaan serta tindakan-tindakan lain yang bisa memancing munculnya ketersinggungan atau terjadinya konflik melalui tindakan penegakkan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11. Siap melanjutkan perjuangan reformasi untuk menegakan hukum secara adil tanpa pandang bulu kepada segenap warga negara.

12. Siap menjamin hak berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat secara lisan dan tulisan.

13. Siap menjamin kehidupan yang layak bagi setiap warga negara untuk dapat mewujudkan kedaulatan pangan, ketersediaan sandang dan papan.

14. Siap menyediakan anggaran yang memprioritaskan pendidikan umum dan pendidikan agama secara proporsional.

15. Menyediakan alokasi anggaran yang memadai untuk penyelenggaraan kesehatan rakyat dan menjaga kelayakan pelayanan rumah sakit baik pemerintah maupun swasta.

16. Siap menggunakan hak konstitusional dan atributif yang melekat pada jabatan presiden untuk melakukan proses rehabilitasi , menjamin kepulangan, serta memulihkan hak-hak Habib Rizieq Shihab sebagai warga negara Indonesia. Serta, memberikan keadilan kepada para ulama, aktivis 411, 212, dan 313 yang pernah disangkakan.

Dikutip dari Tribun Medan
MUNGKIN INGIN ANDA BACA LAGI