Cari

Sri Mulyani Beber Utang Jatuh 2018, ternyata Rp 174, 24 Triliun dari Pemerintahan Sebelum Jokowi

Posted 20-08-2018 13:45  » Team Friendonesia
Foto Caption: Kolase Sri Mulyani Vs Zulkifli

Akhirnya Menteri Keuangan Sri Mulyani secara terbuka menanggapi pidato Ketua MPR RI Zulkifli Hasan pada sidang tahunan MPR RI di Gedung Parlemen, 16 Agustus 2018 lalu, yang menyebut utang Indonesia sudah di luar batas kewajaran.

Jawaban ini diunggah Menkeu Sri Mulyani di akun facebooknya, Senin (20/8/2018) pagi.

Sebelumnya Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan menyoroti soal utang pemerintah dan kemampuan pemerintah dalam mencicil utang  pada Sidang Tahunan MPR di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2018). 

Dia mengatakan, negara harus menjaga stabilitas ekonomi dan menjaga krisis sejak dini.

Karena, kata Zulkifli, ini penting untuk menjaga ketahanan nasional. 

Zulkifli juga menyoroti besaran utang pemerintah yang diketahui jumlahnya mencapai Rp 4.200 triliun.

Dia mengatakan, kemampuan mencicil utang yang dilakukan pemerintah sudah di luar batas kewajaran. 

"Rp 400 triliun di 2018 itu setara 7 kali dana desa, 6 kali anggaran kesehatan. Itu sudah di luar batas kewajaran dan batas negara untuk membayar," kata Zulkifli. 

Tanggapan atas Pernyataan Ketua MPR “Pembayaran Pokok Utang Pemerintah Tidak Wajar”.

Ketua MPR dalam pidato sidang tahunan MPR 16 Agustus 2018 menyampaikan bahwa besar pembayaran pokok utang Pemerintah yang jatuh tempo tahun 2018 sebesar Rp 400 triliun yang 7 kali lebih besar dari Dana Desa dan 6 kali lebih besar dari anggaran kesehatan adalah tidak wajar.

Pernyataan tersebut selain bermuatan politis juga menyesatkan. Berikut penjelasannya:

1. Pembayaran pokok utang tahun 2018 sebesar Rp 396 triliun, dihitung berdasarkan posisi utang per akhir Desember 2017.

Dari jumlah tersebut 44 persen atau sekitar Rp 174,24 triliun adalah utang yang dibuat pada periode sebelum 2015 (sebelum Presiden Jokowi). Ketua MPR saat ini adalah bagian dari kabinet saat itu.

Sementara itu, 31,5 persen pembayaran pokok utang adalah untuk instrumen SPN/SPN-S yang bertenor di bawah satu tahun yang merupakan instrumen untuk mengelola arus kas (cash management).

Pembayaran utang saat ini adalah kewajiban yang harus dipenuhi dari utang masa lalu, mengapa baru sekarang diributkan?

2. Karena Ketua MPR menggunakan perbandingan, mari kita bandingkan jumlah pembayaran pokok utang dengan anggaran kesehatan dan anggaran Dana Desa.

Jumlah pembayaran pokok utang Indonesia tahun 2009 adalah Rp 117,1 triliun, sedangkan anggaran kesehatan adalah Rp 25,6 triliun.

Jadi perbandingan pembayaran pokok utang dan anggaran kesehatan adalah 4,57 kali lipat.

Pada tahun 2018, pembayaran pokok utang adalah Rp 396 triliun, sedangkan anggaran kesehatan adalah Rp 107,4 triliun, atau perbandingannya turun 3,68 kali.

Artinya rasio yang baru ini sudah menurun dalam 9 tahun sebesar 19,4 persen.

Bahkan tahun 2019 anggaran kesehatan meningkat menjadi Rp 122 triliun atau sebesar 4,77 kali anggaran tahun 2009, dan rasionya mengalami penurunan jauh lebih besar lagi, yakni 26,7 persen.

Di sini anggaran kesehatan tidak hanya yang dialokasikan ke Kementerian Kesehatan, tapi juga untuk program peningkatan kesehatan masyarakat lainnya, termasuk DAK Kesehatan dan Keluarga Berencana.

Mengapa pada saat Ketua MPR ada di kabinet dulu tidak pernah menyampaikan kekhawatiran kewajaran perbandingan pembayaran pokok utang dengan anggaran kesehatan, padahal rasionya lebih tinggi dari sekarang? Jadi ukuran kewajaran yang disebut Ketua MPR sebenarnya apa?

Kenaikan anggaran kesehatan hingga lebih 4 kali lipat dari 2009 ke 2018 menunjukkan pemerintah Presiden Jokowi sangat memperhatikan dan memprioritaskan pada perbaikan kualitas sumber daya manusia.

3. Ketua MPR juga membandingkan pembayaran pokok utang dengan dana desa. Karena dana desa baru dimulai tahun 2015, jadi sebaiknya kita bandingkan pembayaran pokok utang dengan dana desa tahun 2015 yang besarnya 10,9 kali lipat.

Pada tahun 2018 rasio menurun 39,3 persen menjadi 6,6 kali, bahkan di tahun 2019 menurun lagi hampir setengahnya menjadi 5,7 kali.

Artinya kenaikan dana desa jauh lebih tinggi dibandingkan kenaikan pembayaran pokok utang. Lagi-lagi tidak ada bukti dan ukuran mengenai kewajaran yang disebut Ketua MPR.

Jadi arahnya adalah menurun tajam, bukankah ini arah perbaikan? Mengapa membuat pernyataan ke rakyat di mimbar terhormat tanpa memberikan konteks yang benar?

Bukankah tanggung jawab pemimpin negeri ini adalah memberikan pendidikan politik yang baik kepada rakyat dengan memberikan data dan konteks yang benar.

4. Pemerintah terus melakukan pengelolaan utang dengan sangat hati-hati (pruden) dan terukur (akuntabel).

Defisit APBN selalu dijaga di bawah 3 persen per PDB sesuai batas UU Keuangan Negara.

Defisit APBN terus dijaga dari 2,59 persen per PDB tahun 2015, menjadi 2,49 persen tahun 2016, dan 2,51 persen tahun 2017.

Dan tahun 2018 diperkirakan 2,12 persen, serta tahun 2019 sesuai Pidato Presiden di depan DPR akan menurun menjadi 1,84 persen.

Ini bukti tak terbantahkan bahwa pemerintah berhati-hati dan terus menjaga risiko keuangan negara secara profesional dan kredibel.

Ini karena yang kami pertaruhkan adalah perekonomian dan kesejahteraan serta keselamatan rakyat Indonesia.

5. Defisit keseimbangan primer juga diupayakan menurun dan menuju ke arah surplus. Tahun 2015 defisit keseimbangan primer Rp 142,5 triliun, menurun menjadi Rp 129,3 triliun (2017) dan tahun 2018 menurun lagi menjadi defisit Rp 64,8 triliun (outlook APBN 2018).

Tahun 2019 direncanakan defisit keseimbangan primer menurun lagi menjadi hanya Rp 21,74 triliun.

Sekali lagi menunjukkan bukti kehati-hatian pemerintah dalam menjaga keuangan negara menghadapi situasi global yang sedang bergejolak.

Apakah ini bukti ketidak-wajaran atau justru malah makin wajar dan hati-hati?

6. Selama tahun 2015-2018, pertumbuhan pembiayaan APBN melalui utang justru negatif, artinya penambahan utang terus diupayakan menurun seiring dengan menguatkan penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak.

Bila tahun 2015 pertumbuhan pembiayaan utang adalah 49 persen (karena pemerintah melakukan pengamanan ekonomi dari tekanan jatuhnya harga minyak dan komoditas lainnya), tahun 2018 pertumbuhan pembiayaan utang justru menjadi negatif 9,7 persen!

Ini karena pemerintah bersungguh-sungguh untuk terus meningkatkan kemampuan APBN yang mandiri.

Ini juga bukti lain bahwa pemerintah sangat berhati-hati dalam mengelola APBN dan kebijakan utang.

Hasilnya? Pemerintah mendapat perbaikan rating menjadi “investment grade” dari semua lembaga pemeringkat dunia sejak 2016.

Jadi siapa yang lebih berkompeten menilai kebijakan fiskal dan utang pemerintah wajar atau tidak?

7. APBN adalah instrumen untuk mencapai cita-cita bernegara, untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta makin mandiri.

Komitmen dan kredibilitas pengelolan APBN ini sudah teruji oleh rekam jejak pemerintah selama ini. Mari cerdaskan rakyat dengan politik yang berbasis informasi yang benar dan akurat.
Satu jam semenjak Sri mengunggah penjelasannya itu, unggahan tersebut sudah dibagikan sebanyak 2.067 kali, dikomentari oleh 650 akun dan mendapatkan respon emoticon oleh 3.528 akun.

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang mengakui, pembayaran utang tahun 2019 mendatang cukup berat karena utang pemerintah yang jatuh tempo cukup besar.

"Tahun depan berat, banyak utang di masa lalu yang jatuh tempo cukup tinggi di 2019," ujar dia dalam acara konfrensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2019 di JCC, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2018).

Sri Mulyani mengungkapkan, jumlah utang pemerintah yang akan jatuh tempo pada 2019 mencapai Rp 409 triliun.

Walau demikian dia menegaskan, pengelolaan utang pemerintah semakin baik terlihat dari dua indikator yang menunjukan kesehatan APBN, yakni defisit APBN dan tingkat keseimbangan primer.

Sri Mulyani juga pun membeberkan defisit APBN yang terus mengalami penurunan terhadap GDP.

Pada tahun 2015, defisit APBN sempat menyentuh angka 2,59 persen dari GDP senilai Rp 298,5 triliun. Angka ini perlahan turun pada 2016 sebesar 2,49 persen, dan kembali turun pada 2017 menjadi 2,15 persen.

Target defisit APBN pada 2018 pun turun menjadi 2,12 persen.

"Kelihatan bahwa trennya yang mendekati nol dari yang tadinya pernah mencapai 2,59 persen yang terdalam di tahun 2015, itu dikarenakan tahun itu harga komoditas jatuh sehingga counter fiskal hingga defisit," ujar Sri Mulyani.

Sementara itu, pada RAPBN 2019 ini, defisit akan diperkirakan di 1,8 persen terhadap GDP. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan defisit paling kecil yang pernah terjadi di 2012 yaitu 1,86 persen dari PDB.

"Hanya untuk menggambarkan betapa kerennya berubah sama sekali," ujar dia.

Sontak pernyataan Menkeu Sri Mulyani soal utang luar negeri jatuh tempo direspons pihak di luar pemerintah.

Aktivis Ratna Sarumpaet melalui akun Twitter @RatnaSpaet, Sabtu (18/8/2018), mengaku tidak percaya dengan ucapan Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

Ratna menyebut bahwa Sri Mulyani hanya berhasil menjadi kaki tangan neoliberal pengkhianat.

"Bagaimana saya bisa percaya ucapan orang yg selama lebih Dari 20 dengan segala kemudahan yang Allah SWT Berlian kepadanya - dia hanya berhasil mjadi kaki-tangan Neolib penghianat," tulisnya.

Ferdinan Hutahaean, Kepala Divisi Humas dan Advokasi Hukum DPP Partai Demokrat turut berkomentar terkait utang negara Rp 409 triliun lebih yang jatuh tempo pada 2019.

Ferdinand meminta kejelasan utang yang jatuh tempo di tahun 2019 merupakan utang di tahun berapa, utang kepada siapa dan berapa persen bunganya. 

Ferdinand mengimbau agar informasi tersebut dibuka ke publik agar jernih.

Seperti yang ditulis akun @LawanPolitikJKW: "Sri Mulyani @KemenkeuRI , itu utang tahun berapa yg jatuh tempo? Utang ke siapa dan berapa % bunganya? Tolong buka ke publik agar jernih."

Tak ketinggalan mantan Menko Rizal Ramli dalam akun twitternya merespons pernyataan Menkeu Sri Mulyani.

“Lho kok baru ngaku? Piye toh? Jadi ngapain ngibul dan bantah-bantah selama ini Madamme Anomali?,” celoteh Rizal dalam akun twitter pribadinya @RamliRizal, Sabtu (18/8/18).

Pengamat Ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef)  Bhima Yudhistira yakin utang jatuh tempo 2019 tidak semua utang pemerintahan sebelum Jokowi. 

Bhima mengatakan pemerintah Jokowi kerap menerbitkan surat utang dan berbagai sumber utang lainnya. Misalanya ORI 013 diterbitkan 26 Oktober 2016 jatuh tempo 15 Oktober 2019 dengan jumlah Rp 19,6 triliun.

Ada juga SPN 12190214 yang diterbitkan 15 Februari 2018 dengan tanggal jatuh tempo 14 Februari 2019 tenornya cuma 12 bulan.

Sebenarnya utang jatuh tempo 2019 sebesar Rp 409 triliun bukan lah hal baru.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu sudah merilis utang jatuh tempo ini, sejak 3 Juli 2017, atau setahun lalu.

Mungkin karena sekarang mendekati tahun politik Pilpres 2019.

Seperti dilansir kompas.com, menurut informasi dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu, beberapa utang jatuh tempo dalam periode dua tahun ke depan, yani 2018 dan 2019.

Dalam rincian DJPPR, pada 2018 utang jatuh tempo mencapai Rp 390 triliun dan pada tahun 2019 sekitar Rp 420 triliun.

Jika dijumlah, sekitar Rp 810 triliun. Jumlah tersebut merupakan yang tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Updatenya, utang jatuh tempo 2018 ini sekitar Rp 400 triliun.

Direktur Pembiayaan Syariah DJPPR Kementerian Keuangan Suminto mengatakan utang jatuh tempo pada 2018 ini sebesar 10,4% dari total utang pemerintah yang mencapai Rp 4.034,8 triliun per Februari tahun ini.

"Utang kita yang jatuh tempo untuk 2018 itu sekitar 10%, berarti sekitar Rp 400 triliun dari total utang," kata Suminto 12 Maret 2018.

Sedangkan di laman http://www.djppr.kemenkeu.go.id di statistik jatuh tempo utang 2019, tertera Surat Berharga Negara (SBN)  mencapai Rp 264 triliun dan pinjaman negara Rp 84 triliun.

Dari statistik ini terungkap utang negara berupa pinjaman yang jatuh tempoh memang pada 2019 yakni Rp 84 triliun. Setelah itu 2020 pinjaman yang jatuh tempoh turun jadi Rp 80 triliun, 2021 jadi Rp 67 triliun.

Dikutip dari Tribun Medan
 
 
 
 
 

Silahkan beri pendapat anda pada kolom komentar di bawah